Suara.com - Mantan Politisi Partai NasDem, Akbar Faizal melayangkan kritikan pedas terhadap klaim sejumlah mantan Menteri ATR/BPN terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (HM) terkait pagar laut 30,16 kilometer di perairan pantai utara, Kabupaten Tangerang, Banten yang kekinian menuai polemik.
Pernyataan itu disampaikan Akbar Faizal lewat cuitan di akun X pribadinya, Kamis (23/1/2025). Menurutnya, pernyataan yang dilayangkan sejumlah mantan Menteri ATR/BPN itu seolah menghindari tanggung jawab terkait masalah pagar laut yang kini sedang disorot oleh publik.
"Para mantan menteri BPN-ATR berlomba menjelaskan rentang masa tahun kerja mereka untuk menghindari tanggungjawab & gugatan publik pada kasus sertifikat atas laut di PIK-2 itu," cuit Akbar Faizal dikutip Suara.com, Kamis.
Walau tidak gamblang menyebut nama pejabat, Akbar Faizal menyindir para mantan menteri yang dianggap ikut bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat pagar laut tersebut.
"Melelahkan betul kualitas para pejabat yang selalu gagah perkasa di depan kamera ini," sindir Akbar.
Bantahan 'Kompak' Hadi-AHY
Diketahui, mantan Menteri ATR/BPN yakni Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut menjadi sorotan usai polemik pagar laut Tangerang. Hadi dan AHY diketahui sempat menjabat sebagai Menteri ATR/BPN di era Presiden Jokowi.
Hadi Tjahjanto pun mengaku tidak tahu menahu soal penerbitan sertifikat HGB/HM terkait pemagaran laut. Terkait itu, mantan Panglima TNI itu pun justru menyebut soal kepengurusan sertifikat tersebut merupakan domain Kantor Pertahanan setempat.
“Salah satunya, jika tidak salah, adalah penelitian ke Kantor Pertanahan setempat. Apakah prosedur penerbitan hak oleh Kantor Pertanahan sudah sesuai ketentuan atau tidak,” ujar Hadi dalam pemberitaan media massa.
Baca Juga: Ngaku Seru Pantau Pagar Laut Pakai Tank Amfibi, Titiek Soeharto: Saya Anak Jenderal Baru Sekali Naik
Senada dengan Hadi, AHY juga sebelumnya angkat bicara perihal pagar laut di Tangerang yang kini telah dibongkar oleh pemerintah karena sertifikat HGB/HM dinyatakan cacat prosedur.
AHY yang sempat menjabat Menteri ATR/BPN di era Presiden Jokowi itu pun merasa tidak pernah ikut terlibat dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang.
"Saya tidak tahu, saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi, karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024," kata AHY di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Selama memimpin Kementerian ATR/BPN, AHY mengaku tidak pernah ada pihak yang melaporkan persoalan tersebut.
"Ketika itu saya tidak mendapatkan laporan apa-apa. Sekali lagi yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya yang sedang kita investigasi oleh Kementerian ATR/BPN," ujarnya.
Berita Terkait
-
Rela Makan Nasi Kotak di Tengah Lautan, Aksi Heroik Petugas Pembongkar Pagar Laut Bikin Terenyuh: Ya Alllah...
-
Segini Gaji Titiek Soeharto sebagai Anggota DPR: Kini Terjun Naik Tank Sidak Pagar Laut Tangerang
-
Alasan Berkelas Kholid Nelayan Viral Lantang Bahas Pagar Laut: Saya Hadapi Keserakahan
-
Beredar Surat Kejagung Panggil Kades Arsin Terkait Kasus Pagar Laut, Diminta Bawa Buku Letter C Desa Kohod
-
Agung Sedayu Angkat Bicara Soal SHM Pagar Laut Tangerang
Terpopuler
- Breaking News! Kevin Diks Resmi Gabung ke Borussia Monchengladbach
- Angpao Cashback BRImo Spesial Imlek! Buruan Klaim Sebelum Kehabisan!
- Beda Redmi Note 14 5G vs Redmi Note 14 4G, Jangan sampai Salah!
- Izin Tambang untuk Kampus? Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim: Ide Menarik, Tapi...
- Live di TikTok! Kebakaran di Jalan Jembatan 12 Pangkalpinang Gegerkan Warga
Pilihan
-
Angpao Cashback BRImo Spesial Imlek! Buruan Klaim Sebelum Kehabisan!
-
Izin Tambang untuk Kampus? Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim: Ide Menarik, Tapi...
-
Live di TikTok! Kebakaran di Jalan Jembatan 12 Pangkalpinang Gegerkan Warga
-
Kondisi Rumput Tak Terawat, IKN OTW Mangkrak? Klaim Jokowi Ratusan Investor Berminat Kembali Disorot
-
BEM Unmul Tolak Izin Tambang untuk Kampus: Laboratorium Peradaban, Bukan Arena Bisnis
Terkini
-
Kolombia Tolak Migran Dideportasi, Trump Balas Dendam dengan Sanksi Ekonomi
-
Presiden Lebanon Bersumpah Pertahankan Kedaulatan Usai Serangan Israel Tewaskan 22 Orang
-
Petro Tolak Pesawat Deportasi AS: "Migran Kolombia Bukan Penjahat!"
-
Israel Abaikan Gencatan Senjata, Lebanon Kecam Penundaan Penarikan Mundur
-
PBB: Gencatan Senjata Lebanon-Israel Gagal, Warga Sipil Jadi Korban
-
Pemimpin Houthi: Boikot AS-Israel Senjata Pamungkas Negara-negara Islam
-
Yordania Tegas Menentang Pengusiran Warga Palestina dari Gaza Seperi yang Diserukan Trump
-
Momen Presiden Prabowo di Istana Rashtrapati Bhavan, Mengulang Jejak Bersejarah Soekarno di Hari Republik India
-
Prabowo Subianto Tinggalkan India, Siap Terima Penghargaan Bergengsi di Malaysia
-
Trump Pertimbangkan AS Bergabung Lagi dengan WHO: Sinyal Baru dari Gedung Putih?