Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta agar Kementerian ATR/BPN melakukan investigasi terkait penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di lokasi pagar laut Tangerang, Banten.
Hal tersebut disampaikan AHY saat memberikan sambutan dalam diskusi sekaligus peluncuran buku yang digelar Majelis Nasional KAHMI di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Mulanya, AHY berbicara soal dirinya yang pernah menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Saat itu, AHY mengaku jika dirinya ingin memberikan kepastian hukum atas tanah. Kemudian melakukan penataan ruang wilayah secara nasional, provinsi hingga kabupaten/kota.
Namun disaat itu ada peserta yang menyinggung soal keberadaan pagar laut. AHY kemudian langsung menyebut hal ini telah ditelusuri oleh Menteri ATR/BPN saat ini, Nusron Wahid.
"Sedang diusut ya, diinvestigasi. Saya sudah menyampaikan Kementerian ATR/BPN agar menginvestigasi sampai tuntas," kata AHY.
"Supaya tidak ada siapapun yang seenak-enaknya. Ini yang harus kita pastikan," tambahnya.
Sanksi Berat
Sebelumnya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberikan sanksi berat berupa pemecatan kepada delapan pegawai buntut pagar laut di perairan Tangerang Banten.
"Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai," kata Nusron saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025) kemarin.
Baca Juga: Soroti Pagar Laut Tangerang, Mantan Ketua Komnas HAM: Ini Pelanggaran HAM Berat
Delapan pegawai tersebut di antaranya berinisial JS, SH, ET, WS,YS, NS, LM, dan KA. Nusron pun menjabarkan jabatan dari delapan pegawai tersebut.
"Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, Ex-Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, Ex-Kepala Seksi Survei dan Pementaan," jelasnya.
"Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LM, Ex-Kepala Survei dan Pementaan setelah ET. Kemudian KA, Ex-PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran," tambahnya menandaskan.
Berita Terkait
-
Pagar Laut PIK 2 Diduga Sarat Korupsi, KPK dan Kejagung Saling Sikut?
-
Usai Menteri ATR Pecat Anak Buah, Legislator Demokrat Desak Dalang di Balik Skandal Pagar Laut Diproses Hukum
-
Tak Gentar! Abraham Samad Laporkan Aguan ke KPK: Tabrak Mitos Kebal Hukum di Jumat 'Keramat'
-
Siapa Abraham Samad? Laporkan Aguan ke KPK: Jangan Takut Panggil Orang yang Merasa Kuat!
-
Kebakaran Hebat Hanguskan Gudang Mainan di Tangerang
Terpopuler
- Jason Yeo Kiper Berdarah Riau di Jerman Punya 'Hubungan' dengan Shin Tae-yong
- Banjir Belum Surut, Buaya Berkeliaran, Warga Desa Santan Tengah Terjebak Tanpa Bantuan
- Sritex: Hidup Segan Karena Utang, Going Concern pun Suram!
- Tol Layang Balikpapan-IKN Segera Dibangun, Target Rampung 2027
- Peluang Keberlanjutan Usaha, Ini Langkah Manajemen PT Sritex
Pilihan
-
Banjir Belum Surut, Buaya Berkeliaran, Warga Desa Santan Tengah Terjebak Tanpa Bantuan
-
Tol Layang Balikpapan-IKN Segera Dibangun, Target Rampung 2027
-
Peluang Keberlanjutan Usaha, Ini Langkah Manajemen PT Sritex
-
Pemkot Samarinda Akui Penanganan Banjir Belum Tuntas, Apa Kendalanya?
-
Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo, FX Rudy: PDIP Tetap Oposisi!
Terkini
-
Video Viral Kakak Belikan Iphone untuk Sang Adik Hingga Cekcok dengan Istri
-
Banjir Tak Jadi Halangan, Penjual Gorengan Tetap Buka Hingga Diserbu Banyak Pelanggan
-
Diklaim Bisa Cegah Banjir Parah, Pemprov Jakarta Lakukan Modifikasi Cuaca Mulai Hari Ini
-
Cek Fakta: Erick Thohir Mundur dari Jabatan Ketua PSSI
-
Cek Fakta: Prabowo Sahkan RUU Perampasan Aset
-
Soal Pelantikan Kepala Daerah, Dasco Pimpinan DPR: Tetap Bulan Februari
-
Heboh Donasi Deddy Mulyadi untuk Bayar Hutang dan Beli Rumah Disalahgunakan Seorang Ibu
-
Tekanan Air Perpipaan Rendah, Ratusan Warga di Jakut dan Jakbar Diberi Tandon Air
-
Ikut Perintah Prabowo, Pj Gubernur Jakarta Terbitkan Ingub soal Efisiensi APBD 2025: Simak Lengkapnya!
-
Usai Menteri ATR Pecat Anak Buah, Legislator Demokrat Desak Dalang di Balik Skandal Pagar Laut Diproses Hukum