Suara.com - Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Komisi II DPR akan membahas mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada Senin (3/2/2025).
Nantinya hal itu akan dibahas dalam rapat Komisi II DPR berserta juga Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Jam 2 (siang) sesuai on time, itu agendanya adalah tentang evaluasi Pilkada 2024 dan tentu akan masuk ke isu mengenai pelantikan yang mungkin pihak banyak bertanya," kata Tito di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Namun, ia belum mau mengungkapkan detil yang bakal diputuskan nanti dalam rapat. Ia hanya menegaskan bahwa penjadwalan pelantikan tersebut akan diputuskan hari ini.
"Ya (diputuskan di rapat hari ini)," katamya.
Nantinya dalam rapat juga membahas soal evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Nanti kita tanya, kita akan jelaskan di sini (Komisi II)," katanya.
Sebelumnya, Komisi II DPR memastikan menggelar rapat ulang terkait penetapan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.
Rapat tersebut menyikapi putusan dissmisal Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil sengketa pilkada yang rencananya dibacakan pada 3-5 Februari 2025.
Baca Juga: Bisa Hemat Anggaran, Jadi Alasan PAN Setuju Pelantikan Kepala Daerah Diundur
MK akan membacakan putusan gugur tidaknya suatu perkara atau putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 pada 4-5 Februari 2025.
Pembacaan putusan dismissal ini lebih cepat dibanding jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, yakni 11-13 Februari 2025.
Berita Terkait
-
Sebut Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Antara 17 - 20 Februari, Tito Karnavian: Prabowo yang Tentukan
-
Pelantikan Kepala Daerah Tak Bersengketa Dibarengi dengan yang Gugatan Ditolak, Mendagri: Permintaan Prabowo
-
Ada Putusan Sela MK, Tito Karnavian Pastikan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Batal Dilaksanakan 6 Februari
-
Komisi II DPR Akan Panggil Kemendagri, KPU, hingga Bawaslu Bahas Pengunduran Pelantikan Gubernur Jakarta
-
Diungkap Ketua DPRD DKI, Pramono-Rano Gagal Dilantik pada Kamis 6 Februari, Mengapa?
Terpopuler
- Vendor Railing Tangga Proyek Rumah Menteri di IKN Rugi Ratusan Juta
- Patrick Kluivert Disodorkan Satu Nama usai Saksikan Persija vs PSBS Biak, Dulu Andalan STY
- Terkikis Pagar Laut! Saham PIK 2 (PANI) Milik Aguan Anjlok 45 Persen
- Karir Barbie Hsu dan Kesuksesan Bisnisnya, Punya Kekayaan Triliunan
- Beli LPG 3 Kg Wajib di Pangkalan Resmi Mulai 1 Februari, Begini Cara Cek Lokasi Terdekat
Pilihan
-
Bertemu di Karanganyar, Ahmad Luthfi Tugaskan Relawan Inventarisir Masalah Daerah
-
Dicari Aparat dan Warga, Suami Ini Malah Ditemukan Dugem di Bali
-
HUT Damkar Nasional di Bontang: 3.000 Peserta Hadir, Presiden Prabowo Dijadwalkan Datang, Anggaran Capai Rp 4 Miliar
-
Dinamika Politik Kaltim: MK Masih Berproses, Pelantikan Gubernur Tertunda?
-
Bandara 'VVIP' IKN Terdampak Banjir, Warisan Jokowi Disebut Hanya Kerusakan untuk Bangsa
Terkini
-
Dosen ASN Diktisaintek Desak Prabowo Lunasi Tunggakan Tukin Sejak 2020, Kalau Tidak....
-
Di Forum ESG, Hashim Apresiasi Peran Aktif Perdagangan Karbon Indonesia, Terbesar dari PLN
-
Akhirnya Didengar! DPR Tampung Aspirasi Ribuan Honorer R2 R3
-
Anggaran 17 K/L Tak Kena Pangkas Prabowo: Ada Kemenhan, Polri, KPK, BIN hingga Kejagung!
-
Nyaris Maut, Pengunjung Restoran Tertimpa Puing Pesawat Jatuh di Philadelphia
-
Dukung Larangan Pengecer Jual Gas LPG 3 Kilogram, Legislator PKS: Biar Harga Sesuai Aturan
-
Sebut Kunjungan di Solo Settingan, Roy Suryo Sindir Aktivitas Jokowi usai Lengser: Dia Banci Kamera
-
Pertukaran Sandera Sia-sia? Mantan Tahanan Palestina Gugur dalam Serangan Israel
-
Pasca-Gencatan Senjata, Mesir Janjikan Rekonstruksi Gaza dan Keamanan Laut Merah
-
Speedboat Basarnas Meledak di Maluku Utara: 3 Tewas, 1 Wartawan Hilang