Suara.com - Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan jika Presiden RI Prabowo Subianto memilih opsi tanggal 20 Februari untuk jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Ia menjelaskan, awalnya jika dirinya telah memberikan laporan kepada Prabowo terkait opsi tanggal untuk pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.
Tito menyodorkam tiga opsi tanggal, dari opsi itu, Prabowo telah memilih satu tanggal yakni pada Kamis 20 Februari 2025 mendatang.
"Dari situ kita membuat mengancer tanggal 18, 19, 20 dan saya lapor ke Presiden dan pak Presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20 (Februari) hari kamis tanggal 20," kata Tito
Sementara itu, terkait dengan tempat pelantikan kepala daerah tersebut tetap akan digelar di Ibu Kota Negara yakni Jakarta.
"Masalah tempatnya sedang dibicarakan tapi yang jelas di Ibu Kota negara tapi tolong saya juga ingin menegaskan di sini karena saya lihat di berita macem-macem ibu Kota negara dianggap IKN Nusantara sesuai dengan UU tentang Ibu kota negara IKN bahwa IKN menjadi ibu kota perpindahan itu dibuat dulu dengan Perpres itu ada komanya itu dengan Perpres, selagi Perpresnya belum operasional sebagai Ibu Kota Negara maka Ibu Kota Negara tetap ada di Jakarta," katanya.
Menurutnya, para kepala daerah terpilih yang akan dilantik adalah yang tanpa sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun yang bersengketa tetapi sudah menempuh putusan dismissal. Dalam arti kata pelantikan digelar semua serempak.
"Akan dilaksanakan serempak oleh bapak Presiden untuk bapak gubernur bupati walikota yang non sengketa 296 ditambah yang dismissal kita gak tahu jumlahnya itu digabung hanya satu kali," pungkasnya.
Baca Juga: Dicecar DPR Gegara Gas Melon Langka Bikin Gaduh, Bahlil: Pulang dari Sini Kami akan Perbaiki
Berita Terkait
-
Dirujak Warganet, Politisi PAN ke Tim Geypens: Hafal Pancasila Nggak?
-
Prabowo Pangkas APBN Rp 306 Triliun, Netizen: Hapus Staf Khusus & Wamen
-
Tagih Dana Ratusan Miliar Belum Dibayar, Pensiunan Jiwasraya Ancam Demo Prabowo Hingga Erick Thohir
-
3 Presiden Hadiri Pesta Nikah Tamara Kalla, Megawati Soekarnoputri Ramai Dicari
-
KPU Barito Utara Disebut Main Mata karena Acuhkan Perintah Bawaslu
Terpopuler
- Ada Indikasi Kuat Aguan Ingin Kuasai Laut Tangerang Lewat Pagar Laut
- PSSI Tolak Bahas Pemecatan Shin Tae-yong Dihadapan Komisi X DPR: Soal STY Maaf...
- Juventus Bawa Kabar Buruk untuk Jay Idzes
- Dirujak Warganet, Politisi PAN ke Tim Geypens: Hafal Pancasila Nggak?
- DPR Heran Tak Ada Target Lolos Piala Dunia 2026 dalam Paparan Kemenpora dan PSSI: Sudah Menyerah?
Pilihan
-
57 Tenaga Medis di Berau Kehilangan Pekerjaan, Layanan Kesehatan Terdampak
-
Tukin Dosen ASN Tak Cair, Ratusan Dosen ISI Solo Gelar Unjuk Rasa
-
Remaja di Berau Diserang Buaya Saat Bermain di Sungai, Selamat Berkat Pamannya
-
Rocky Gerung: Pemindahan ASN ke IKN Hanya Demi Menyenangkan Jokowi
-
Jelang Ramadan, Pemkot Samarinda Jamin Pasokan dan Harga Sembako Stabil
Terkini
-
Menteri Kehutanan Cabut Izin 18 Perusahaan Penguasaan Hutan Setelah Bertemu dengan Prabowo
-
Dicecar DPR Gegara Gas Melon Langka Bikin Gaduh, Bahlil: Pulang dari Sini Kami akan Perbaiki
-
Sudah Sulit Dicari, Kini Harga Gas LPG 3 Kilogram di Jakarta Mau Dinaikkan
-
Hilang dari Pasaran Penjualan Gas Melon Hanya Bisa Lewat Distributor Resmi, Warga: Mau Masak Aja Harus Antre
-
Pesta Seks LGBT di Hotel Rasuna Said, Polisi: Ada Aturan Dilarang Menolak Secara Kasar Hingga Label Menyala
-
PKS Apresiasi Arahan Prabowo: TNI-Polri Harus Beri Pelayanan Terbaik bagi Rakyat!
-
Anggota DPR Desak Bahlil Hentikan Kebijakan Pengecer Tak Boleh Jual Gas Melon: Masyarakat Gaduh Ini
-
Penyaluran Gas LPG 3 Kg Bermasalah, DPR Minta Evaluasi Total
-
Khawatir Korupsi, BPOM Minta KPK Awasi Penerbitan Jutaan Sertifikasi Obat
-
Cegah Keracunan, BPOM Resmi Terlibat dalam Program Makan Siang Gratis 30 Ribu Dapur