Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengambil kebijakan semua penerbangan perjalanan pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggunakan kelas ekonomi.
Kebijakan itu diambil buntut pemangkasan anggaran Kemenkes sebesar 18,5 persen.
Diketahui pagu total anggaran Kemenkes sebesar Rp105.769.242.249.000. Sementara besaran pemotongan anggaran sebesar Rp19.632.534.000.000.
Sejumah pos anggaran kena potong dampak adanya instruksi presiden (inpres) mengenai efisiensi APBN dan APBD tahun 2025.
"Kita yang jelas yang dipotong adalah semua yang berkaitan dengan meeting-meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua potong 50 persenan. Itu udah kita potong," kata Budi di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2/2025).
"Tapi sekarang karena pemotongannya cukup dalam nah kita lagi cari lagi di mana, perjalanan dinas," sambung Budi.
Adapun anggaran perjalanan dinas yang disesuaikan ialah penggunaan maskapai penerbangan.
Budi memutuskan tidak ada penerbangan menggunakan business class dalam perjalanan dinas menteri maupun eselon I dan pejabat lainnya.
"Eselon I terbangnya jangan pakai business class deh gitu kan, pakai ekonomi aja sama kaya wartawan. Kalau perlu menterinya juga naiknya Citilink, jadi nggak ada business class-nya," kata Budi.
Baca Juga: Menkes Akui Kebijakan Pemotongan Anggaran Berdampak, Bagaimana dengan Layanan Kesehatan?
"Kalau menterinya di ekonomi kan nggak enak yang di business class, ya udah kita pakai Citilink aja biar lebih murah. Nah itu gapapa juga sih," ujar Budi.
Berita Terkait
-
Anggaran Kena Pangkas, Kementerian Investasi; ASN Kerja Virtual, Perjadin Disesuaikan
-
Sunat Anggaran Hingga Rp 81 Triliun, Ini Daftar Kegiatan KemenPU yang Dipangkas
-
Anggaran Dipangkas Nyaris Setengah, Menteri Investasi Minta ASN Tetap Ngegas
-
DPR Minta Pemangkasan Anggaran Kemenkes Dikembalikan Rp 10 T: Khawatir Ganggu Obat, Vaksin dan Beasiswa Nakes
-
Warga RI Harus Banyak Tabah, Tarif BPJS Kesehatan Berpotensi Naik di 2026
Terpopuler
- Menteri Prabowo Segel Proyek KEK Lido Besutan Hary Tanoe dan Donald Trump
- MK Putuskan Pilkada Berau Belum Final, Sidang Lanjutan Digelar 7-17 Februari
- Keunikan Indonesia, Punya 2 Ibu Kota yang Langganan Banjir
- MK Tolak Gugatan Awang-Ahmad, Sengketa Pilbup Kukar Berlanjut untuk Dendi-Alif
- Sengketa Pilgub Kaltim Berakhir, MK Tegaskan Tak Ada Politik Uang
Pilihan
-
MK Putuskan Pilkada Berau Belum Final, Sidang Lanjutan Digelar 7-17 Februari
-
Keunikan Indonesia, Punya 2 Ibu Kota yang Langganan Banjir
-
MK Tolak Gugatan Awang-Ahmad, Sengketa Pilbup Kukar Berlanjut untuk Dendi-Alif
-
Sengketa Pilgub Kaltim Berakhir, MK Tegaskan Tak Ada Politik Uang
-
Praktik Prostitusi di Gunung Kemukus Sragen Terungkap, Ritual Seks Hidup Lagi?
Terkini
-
Kronologi Lengkap Kasus Reynhard Sinaga: Predator Seks yang Menggegerkan Inggris
-
Baleg DPR: Legislatif Tak Bisa Copot Pejabat, Cuma Evaluasi dan Merekomendasikan
-
Presiden Marcos Bantah Terlibat Pemakzulan Wapres Sara Duterte
-
KPK Ungkap Firli Bahuri Cs Tolak Tetapkan Hasto sebagai Tersangka, Usai Insiden PTIK dan Kantor DPP PDIP
-
Budi Djiwandono Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan HUT Partai Gerindra
-
Cek Fakta: Poster Pendaftaran Haji Gratis 2025 dari Kemenag untuk 100 Orang
-
Razia Ganteng Ala Gibran, Ajak Tukang Cukur ke Sekolah Dan Potong Rambut Siswa
-
Heboh Mobil Pelat Merah Berlogo Ditjen PK Kemenkeu Ugal-ugalan di Tol, Celetukan Eks Penyidik KPK: Ngejar Koruptor?
-
KPK Ungkap Cerita Gagalnya Penangkapan Harun Masiku dan Hasto di PTIK hingga Soal Penyegelan DPP PDIP
-
Mahfud MD: Banyak Aparat Sengsarakan Rakyat, Bukan Melindungi