Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono menyatakan bahwa kepala daerah seharusnya mewakili rakyat bukan hanya mewakili satu partai politik saja. Lantaran itu, ia meyakini bahwa sejumlah kepala daerah yang belum ikut retret bisa terpanggil.
Pernyataan itu disampaikan Budi menanggapi instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih itu agar menunda perjalanan untuk mengikuti retret di Magelang.
"Saya belum melihat surat tersebut, tetapi kita kembalikan bahwa setiap partai mempunyai kewanangan masing-masing dan kita kembalikan ke kepala daerah kepala daerah tersebut," kata Budi ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
"Bahwa kepala daerah sudah terpilih ini kan bukan cuma mewakili satu partai atau partai yang lain, tapi mewakili seluruh rakyat yang ada di daerah yang masing-masing jadi kita kembalikan," lanjutnya.
Ia berharap para kepala daerah dari PDIP bisa terpanggil hatinya untuk bisa ikut retret di Magelang.
"Semoga teman-teman Kepala Daerah ini terpanggil untuk datang, tidak mementingkan mungkin mereka berasal dari partainya," ujarnya.
Ia mengatakan, para kepala daerah yang terpilih pasti mempunyai niat untuk mensejahterakan masyarakat.
"Kepala daerah ini terpilih dan mereka akan mewakili seluruh rakyat, bukan cuma mereka yang memilih dia tapi mereka yang juga tidak memilih dia dan itu mungkin saja ada yang berbeda partai," katanya.
"Dan saya rasa para gubernur, wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang terpilih kemarin sama-sama mempunyai niat yang baik untuk memajukan rakyat di daerah yang masing-masing," sambunhnya.
Lebih lanjut, ia meyakini jika para kepala daerah PDIP bisa mementingkan kepentingan yang lebih besar.
"Dan saya yakin mereka akan mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi maupun mungkin golongan atau partainya masing-masing," katanya.
Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah tidak mengikuti pembekalan atau retret yang dilakukan oleh pemerintah di Magelang, Jawa Tengah.
Adapun surat tersebut tertuang dengan dengan nomor surat 7294/IN/DPP/II/2025. Tertanggal 20 Februari 2025.
Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Betul," katanya saat dikonfirmasi awak media melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat yang beredar, tertuang arahan kepada seluruh kepala daerah diusung oleh PDIP dilarang untuk mengikuti retreat yang akan digelar mulai 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat tersebut pada Kamis (20/2/2025) malam.
Kemudian, untuk para kepala daerah yang telah melakukan perjalanan ke Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan selanjutnya yang akan diberikan langsung oleh Megawati.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call."
Berita Terkait
-
Viral Anak Kecil Kritik Ucapan 'Ndasmu' Prabowo: Tolong Presiden Contohkan yang Baik
-
55 Kepala Daerah dari PDIP Siap Retret di Akmil, Tunggu Komando Megawati
-
Demokrat Sayangkan Ada Partai Larang Kader Kepala Daerah Ikut Retret, Sindir Megawati?
-
Tunggu Diizinkan Megawati, Hasto Sebut Rombongan Kepala Daerah PDIP Siap Digembleng di Magelang
-
Digembleng di Akmil, Mendagri Sebut Kepala Daerah Bukan Belajar Soal Militerisme
Terpopuler
- Shin Tae-yong Gantikan Indra Sjafri? Erick Thohir Kasih Kode Ini
- Keputusan PSSI Pecat Indra Sjafri Disambut Nyinyir Netizen: Taunya Ditunjuk Jadi Wakil Dirtek
- Investasi Rp42 Triliun Era Jokowi Terancam Gulung Tikar, Bagaimana Nasib Pekerja?
- Patrick Kluivert Belum Pilih Asisten Lokal, Erick Thohir Ogah Ikut Campur
- PSSI Berani Pecat Indra Sjafri? Erick Thohir: Saya Belum Bisa...
Pilihan
-
Jokowi Sentil Megawati Usai Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat
-
Gratispol Rudy-Seno Diapresiasi, Tapi Fasilitas Pendidikan 3T Tak Boleh Dikesampingkan
-
Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkab PPU Utamakan Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur IKN
-
Berau Terancam Puting Beliung, BPBD Ingatkan Bahaya Cuaca Ekstrem di Kaltim
-
Pembangunan IKN Berlanjut: Istana Presiden 40 Persen, Kantor Otorita Rampung Maret
Terkini
-
Akhiri Perang Rusia-Ukraina, AS Tawarkan Kesepakatan Mineral ke Kyiv
-
Mesir Umumkan Penemuan Makam Kerajaan Pertama Lebih dari 100 Tahun
-
Penerbangan New York-Delhi Mendarat Darurat di Roma Akibat Ancaman Bom
-
Israel Tolak Pasukan Suriah di Perbatasan, Tuntut Demiliterisasi!
-
PBB Kecam Agresi Israel di Tepi Barat: Pengerahan Pasukan Terlama Sejak 2000-an
-
Lawan Usulan Trump, Libya Dorong Dana Rekonstruksi Gaza!
-
Lagu Kritik Berujung Minta Maaf, Kisah Band Sukatani Jadi Sorotan Media Singapura
-
Hakim Dipuji Usai Beratkan Vonis Budi Said Jadi 16 Tahun, Hotman Paris Siap Melawan
-
Bebizie Sebut Kenaikan Tarif Air Air Bersih di Jakarta Tak Perlu Dipersoalkan, Asal Begini Syaratnya
-
Kelelahan Jalani Retreat, Tiga Kepala Daerah Dirawat di RSUD Tidar Kota Magelang