Anggaran Triliunan Rupiah untuk IKN, Bagaimana Dampaknya ke Kaltim?

SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) terus berlanjut dengan dampak yang signifikan terhadap keuangan negara dan daerah. Investasi besar yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) serta perubahan dinamika fiskal di tingkat daerah.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kanwil DJPB Kemenkeu) Kaltim M Syaibani, anggaran IKN mencakup 77,32 persen dari total belanja kementerian dan lembaga pada 2024, yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim sebesar 5,52 persen pada triwulan III 2024.

"Alokasi APBN untuk IKN mencapai Rp 40,89 triliun dan tersebar terutama di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, dan Polri," kata M Syaibani, disadur dari ANTARA, Kamis (30/01/2025).

Hingga akhir 2024, dana pembangunan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 99,56 persen, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 0,24 persen, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 0,16 persen, serta Polri 0,04 persen. Dari total anggaran tersebut, penyerapannya mencapai Rp 39,62 triliun atau hampir 100 persen.

Baca Juga: Rp 11,2 Triliun untuk Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN: Proyek Dimulai Februari 2025

Dalam dua tahun terakhir, proyek-proyek yang telah dikerjakan meliputi pembangunan hunian ASN, TNI, dan Polri berupa apartemen dan rumah tapak, bendungan air baku, infrastruktur listrik, pengelolaan limbah, serta perkantoran kementerian dan lembaga. Selain itu, terdapat belanja barang dan jasa yang mendukung pendidikan tinggi serta program pelatihan vokasi.

"Pada 2025 ini, sesuai rencana Pemerintah bahwa Kota Nusantara segera aktif sebagai kota politik pada 2028, Kementerian PUPR segera mulai membangun sarana dan prasarana untuk DPR dan Mahkamah Agung dengan anggaran awal Rp6 triliun, di luar persetujuan pemerintah untuk mengucurkan lagi Rp48,8 triliun sampai 2028," ucapnya.

Selain belanja infrastruktur, terdapat pula realisasi belanja pegawai dan bantuan sosial yang stabil, termasuk Belanja Bantuan Sosial yang digunakan oleh Kementerian Agama melalui Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Namun, di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan 19,39 persen dibandingkan 2023, dengan realisasi Rp 41,93 triliun dari pagu Rp42,24 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan akibat penurunan harga batubara.

"Pada akhir tahun 2024 juga terdapat penyaluran DBH melalui skema Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp3,14 triliun," ujarnya.

Baca Juga: Pedagang Kantin Mengeluh, MBG di Samarinda Dinilai Belum Berikan Dampak Positif ke UMKM

Meskipun sektor pertambangan mengalami tekanan akibat fluktuasi harga, perekonomian Kaltim tetap didukung oleh meningkatnya permintaan batubara dari China dan India sebesar 11 persen dibandingkan tahun 2023, terutama untuk kebutuhan pembangkit listrik. Hal ini terjadi meskipun China menargetkan penghentian impor batubara pada 2026.

Dari sisi inflasi, pada Desember 2024, tingkat inflasi di Kaltim tercatat sebesar 1,47 persen dibanding tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran seperti makanan, minuman, tembakau, perawatan pribadi, dan jasa lainnya.

Dengan proyeksi belanja yang terus berlanjut hingga 2028, dampak ekonomi dari pembangunan IKN diharapkan terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim, meskipun tantangan dari fluktuasi sektor pertambangan masih menjadi faktor yang perlu diantisipasi.