MBG vs Pendidikan? Rektor Unmul: Program Bagus, Tapi Harus Seimbang!

SuaraKaltim.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai pro dan kontra di masyarakat. Aksi demo mahasiswa di DPRD Kaltim pada Senin (17/02/2025) kemarin, merupakan bentuk penolakan terhadap program tersebut, yang dinilai merugikan sektor lain, salah satunya pendidikan.

Rektor Universitas Mulawarman Abdunnur merespons penolakan program MBG tersebut. Menurut Abdunnur, program Makan Bergizi Gratis sejatinya memberikan dampak yang positif bagi peningkatan gizi pelajar di sekolah.

"Program itu sebenarnya bagus, karena anak-anak di sekolah tentu membutuhkan asupan bergizi untuk meningkatkan kesehatannya," sebutnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (19/02/2025).

Berdasarkan APBN 2025, anggaran pendidikan yang seharusnya mencapai 20% dari total belanja negara mengalami pengurangan. Contohnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dari Rp 33,5 triliun menjadi Rp 26,2 triliun.

Baca Juga: Pendistribusian Makanan Bergizi Gratis di Samarinda Masuki Tahap Kedua, Target 1.430 Porsi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dari Rp 57,6 triliun menjadi Rp 43,3 triliun. Kementerian Kebudayaan, dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 1,2 triliun.

Pemangkasan ini dilakukan untuk mengalokasikan anggaran ke program MBG, yang bertujuan memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah guna mengatasi masalah stunting dan malnutrisi. 

"Intinya program tersebut bisa berjalan, namun jangan sampai mengganggu anggaran sektor lain," ujarnya.

Ia menilai, jika pemerintah melakukan pemangkasan anggaran dalam sektor lain, demi memaksimalkan program MBG, maka bisa berpotensi pada kualitas pembangunan mutu pendidikan yang lainnya.

Terpisah, Perwakilan Aliansi Mahakam Ilham Maulana yang turut melakukan aksi di DPRD Kaltim kemarin, mengatakan bahwa program MBG justru menjadi ancaman bagi dunia pendidikan.

Baca Juga: Rp 15 Ribu per Anak, Bisakah Program MBG di Kaltim Berjalan Efektif?

Ia menilai pemerintah terlalu memaksakan kebijakan ini dengan mengorbankan anggaran dari sektor lain, termasuk pendidikan.

"Instruksi Presiden ini berdampak besar pada dunia pendidikan. Kami menolak jika pendidikan harus dikorbankan hanya demi menjalankan program MBG," pungkasnya.