Infografis
Suara.com - Pemerintahan Presiden Donald Trump menawarkan kepada pegawai federal untuk mengundurkan diri dengan imbalan tetap digaji hingga September 2025 atau menerima pesangon setara dengan delapan bulan gaji.
Tawaran ini ditujukan kepada seluruh pegawai federal penuh waktu, kecuali anggota militer, karyawan Layanan Pos AS, serta posisi yang berkaitan dengan penegakan imigrasi dan keamanan nasional.
Seorang pejabat senior dari pemerintahan Trump menyatakan kepada NBC News bahwa mereka memperkirakan antara 5 hingga 10 persen dari total tenaga kerja federal akan memilih untuk mengundurkan diri, yang dapat menghasilkan penghematan sekitar 100 miliar dollar AS (sekitar Rp 1,6 kuadriliun).
Tawaran ini disampaikan melalui sistem baru yang memungkinkan pejabat untuk mengirim email kepada semua pegawai federal sekaligus, menjangkau sekitar 2 juta pekerja.
Baca Juga: Trump Bersihkan Militer dari "Ideologi Transgender", Picu Kontroversi Hak LGBTQ di AS
Email tersebut mencakup draf surat pengunduran diri yang dapat ditinjau oleh pegawai. Jika mereka setuju untuk mengundurkan diri, mereka hanya perlu membalas dengan kata “mengundurkan diri”. Periode pengunduran diri dimulai pada hari Selasa dan berlangsung hingga 6 Februari.
Dalam email tersebut, pemerintah juga menyampaikan bahwa jika pegawai memilih untuk tetap bekerja, mereka diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat Amerika.
Namun, tidak ada jaminan penuh mengenai kepastian posisi atau lembaga mereka. Pegawai yang mengundurkan diri di bawah program ini akan tetap menerima gaji dan tunjangan tanpa terpengaruh oleh beban kerja harian mereka hingga 30 September 2025.
Langkah ini mirip dengan strategi yang diterapkan oleh Presiden Argentina, Javier Milei, yang melakukan pemotongan anggaran secara signifikan, termasuk pemecatan pegawai pemerintah. Milei berhasil mencapai surplus anggaran pada tahun pertamanya menjabat, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam lebih dari sepuluh tahun di Argentina.
Milei telah menerapkan berbagai langkah penghematan drastis, seperti menghentikan hampir semua proyek pekerjaan umum dan transfer dana ke provinsi, serta memangkas pengeluaran untuk pensiun dan gaji pegawai negeri. Ia juga menggunakan hak vetonya untuk membatalkan undang-undang yang bertujuan meningkatkan anggaran untuk pensiun dan pendidikan tinggi.
Baca Juga: PBB Tolak Usulan Trump "Bersihkan" Gaza: Picu Kontroversi Pemindahan Warga Palestina
Dengan melihat strategi-strategi ini, muncul pertanyaan apakah pendekatan serupa bisa diterapkan di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan baru di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menginstruksikan pemangkasan anggaran perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 50% sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih disiplin dan tepat sasaran.
Di tengah tantangan ekonomi global yang tidak menentu, penerapan strategi pengetatan anggaran seperti ini dapat membantu pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif untuk mendukung program-program prioritas.
