Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengkritisi adanya pagar laut berkilo-kilo meter yang ditemukan di Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat.
Menurutnya, jangan sembarangan mengklaim alam, sebab semua ada aturan hukumnya.
"Kelompok masyarakat manapun yang sekarang, jangan bilang bahwa ini ruang laut ini adalah milik Tuhan, siapapun bisa tandain, di kita ada hukum," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Ia mengapresiasi langkah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyegel dan mencabut keberadaan pagar tersebut.
"Makanya kita apresiasi langkah-langkah yang diambil Pak Prabowo, bahwa itu nanti pemerintah negara yang harus hadir," katanya.
"Tidak boleh person-person itu, dia mulai mempetak-petak atau mengkavling lahan, yang sebetulnya negara yang punya," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPR akan coba mengungkap dalang di balik adanya pagar laut tersebut.
"Kita nanti kan bicara kan sudah masuk masa sidang ya, kalau perlu kita minta pertanggung jawaban, mungkin ini bukan kejadian pertama kali, kita akan ungkap, itu kan semua teman-teman paham juga, ujung-ujungnya untuk apa ya," katanya.
Sebelumnya, pagar laut misterius di perairan Tangerang kekinian menjadi topik panas. Salah satunya, kehadiran pagar sepanjang 30,16 kilometer ini dinilai bisa mengganggu rencana pemerintah membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).
Baca Juga: Hitungan Sementara: Pagar Laut di Tangerang Rugikan Rp 9 M, Dalam Sehari Nelayan Boncos Rp 100 Ribu
Pasalnya, lokasi pagar laut tersebut berada dalam rencana proyek GSW pemerintah. Lantas, bagaimana nasib proyek GSW?
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti menegaskan bahwa proyek GSW tetap berjalan seperti rencana.
Namun, bilang dia, pada dasarnya pemeritah tidak mengetahui maksud dan tujuan adanya pagar laut tersebut.
"Kan kita belum tahu kaitannya itu (pagar laut misterius) untuk apa. Kalau kita untuk yang tanggul laut tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana yang sudah kita inikan (rancang)," ujarnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Sebagai informasi, Proyek GSW menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini akan terbentang dari Banten hingga Jawa Timur.
Tahap awal, tanggul raksasa sepanjang 21 kilometer akan dibangun untuk fokus menangani kondisi di Kawasan Utara Jakarta.
Pemerintah juga mengiringi rencana pembangunan proyek besar ini dengan penyelesaian masalah mendasar lainnya, seperti mengurangi dampak penurunan muka tanah.
