Infografis
Suara.com - Larangan mengikuti retreat di Akmil Magelang yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari PDIP menjalani dianggap bentuk perlawanan Partai Banteng terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran
Diketahui, bahwa instruksi tersebut langsung dikeluarkan Megawati begitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK sebagai tersangka kasus suap oleh Harun Masiku.
"Sepertinya sebagai bentuk ekspresi dari kemarahan PDIP terkait Hasto yang ditahan KPK. Yang paling penting penundaan retret kepala daerah PDIP dinilai sebagai kode pembangkangan terhadap pemerintah," kata pengamat politik, Adi Prayitno kepada Suara.com saat dihubungi Jumat (21/2/2025).
Adi melanjutkan, perlawanan itu nampaknya akan berpengaruh terhadap hubungan PDIP dengan penguasa saat ini. Sebab, Hasto bukan hanya Sekjen partai, melainkan juga menjadi simbol-simbol penting dari PDIP, selain Megawati.
Baca Juga: Aksi Indonesia Gelap di Jakarta Ricuh! Massa Serang Polisi Pakai Petasan hingga Bom Molotov
![Surat Instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. [Dok]](https://media.suara.com/pictures/original/2025/02/20/75234-surat-instruksi-ketum-pdip-megawati-soekarnoputri.jpg)
"Bagi PDIP kasus Hasto dinilai politis yang dikaitkan adanya dengan adanya kekuatan besar yang menarget Hasto. Sementara bagi KPK, apa yang terjadi pada Hasto murni penegakan hukum," terangnya.
Kader PDIP Dilarang Ikut Retret Magelang
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis (20/2/2025).
Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Surat itu menyebutkan, "mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan."
Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.
