chatprivate.site - Masa aksi elemen buruh masih mendiami kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, di Jalan Ahmad Yani, Kamis (23/11/2023) malam. Akibatnya, arus lalu lintas menuju Tol Bekasi Barat tersendat.
Berdasarkan pantauan chatprivate.site di lokasi pukul 19.15 WIB, ratusan massa aksi terlihat memadati sebagian ruas Jalan Ahmad Yani menuju Tol Bekasi Barat. Sejumlah pengendara yang melintas tak henti-hentinya menyalakan klakson di sekitar lokasi.
Kapolres Metro Bekasi Kota Dani Hamdani mengatakan, pihaknya telah menerjunkan 450 personil untuk mengamankan aksi demonstrasi yang terjadi sejak pagi tadi.
Ia menyebut, massa aksi baru akan membubarkan diri apabila Pj Wali Kota Bekasi sudah mengeluarkan surat rekomendasi penetapan upah minimun.
Baca Juga: Kemacetan Mengular di Tol Jakarta-Cikampek Dampak Demo Buruh, Jasa Marga Buka Suara
"Adapun personel yang terjunkan hari ini dilibatkan dalam pengamanan unjuk rasa ini sekitar 450 orang yang terdiri dari beberapa personel dari Polsek dari Polres dan jajaran," kata Dani, kepada wartawan, Kamis (23/11/2023) malam.
Selain itu, Dani mengatakan bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Jakarta - Cikampek. Sebab, aksi demonstrasi ternyata juga terjadi di Kabupaten Bekasi, sehingga membuat arus lalu lintas di Jalan Tol terganggu.
"Beberapa langkah yang dikakukan kita koordinasi dari PJR yang dijalankan dari jalan tol apabila ada penutupan jalan kita alihkan keluar dari Bekasi Barat," ujarnya.
Kabar terbaru menyebut bahwa Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani akan segera mengeluarkan rekomendasi terkait UMK Bekasi 2024.
Demo Buruh di Kota Bekasi
Baca Juga: Memanas! Aksi Blokade oleh Buruh di Cikarang Barat Bikin Kesal Pengguna Jalan
Pada hari ini, sejumlah elemen buruh turun ke jalan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka turun ke jalan untuk mendesak Pemkot Bekasi berikan rekomendasi terkait Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Bekasi 2024.
Pantuan di lokasi pada pukul 12.40 WIB, massa aksi memblokade pintu keluar Tol Bekasi Barat. Massa didominasi menggunakan sepeda motor dan terdapat pula dua mobil komando.
Lalu lintas di sekitar lokasi pun tersendat, utamanya di laju Jalan Ahmad Yani dari arah Pekayon menuju Summarecon Bekasi. Anggota kepolisian juga terlihat sudah berjaga di lokasi.
Diketahui, massa aksi melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) sebesar 16 persen.
“Kami meminta Pj Wali Kota Raden Gani agar bisa menaiki 16 persen (UMK),” kata orator di atas mobil komando.
“(Pj Walikota) selama pemerintahan lebih pro kepada Apindo,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada Selasa (21/11) Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi umumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. UMP Jabar 2024 ditetapkan di angka Rp2.057.495 atau naik 3,57 persen dibanding tahun 2023.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan menerangkan bahwa dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, muncul empat rekomendasi dari berbagai unsur.
Unsur asosiasi pengusaha, kata Teppy, mengusulkan UMP ditetapkan dengan mengacu pada PP Nomor 51 tahun 2023 dengan Indeks "alpha" sebesar 0,01.
Unsur Serikat Pekerja (buruh), lanjut dia, menolak PP 51 tahun 2023 sebagai acuan penetapan UMP, dan mengusulkan penggunaan 64 Komponen Hidup Layak (KHL) sehingga mengajukan nilai UMP sebesar Rp4.149.296.
Unsur akademisi, ucap dia, merekomendasikan UMP sesuai dengan PP 51 tahun 2023 karena merupakan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat.
"Sementara pemerintah mengusulkan menggunakan PP 51 tahun 2023 termasuk formula dengan analisis kuadran dalam penentuan indeks tertentu (alpha)," ucapnya.
Kontributor : Mae Harsa
Berita Terkait
-
Resmi Batalkan 50 Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang, Menteri ATR Nusron Ungkap Pemiliknya!
-
Tak Cuma di Tangerang dan Bekasi, Ratusan Pagar Laut Bertebaran di Batam hingga Surabaya
-
Tak Hanya Ganggu Nelayan, Menteri KKP Sebut Pagar Laut Tangerang dan Bekasi Ganggu Operasional PLTU
-
Ada Truk Nyangkut di Perlintasan Rel, Perjalanan KRL Relasi Bekasi Alami Keterlambatan
-
Pagar Laut Disebut Dibangun Sejak Rezim Sebelum Prabowo, Pemerintah Didesak Fokus Pembangunan Berbasis Lingkungan
Tag
Terpopuler
- Oki Setiana Dewi Jawab Isu Dipoligami oleh Ory Virtrio
- Pemilik Pagar Laut di Tangerang Bakal Didenda Rp 18 Juta per Kilometer, Sahroni Nasdem: Saya Lemas
- Ketahui 11 Ciri-Ciri Skincare Mengandung Merkuri, Berkaca dari Kasus Mira Hayati
- Suzuki Thunder Terlahir Kembali, Kini Menjelma Jadi Motor Niaga
- Aguan Buka Suara, SHM Pagar Laut Tangerang Bukan Reklamasi, Tapi Lahan Terabrasi
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi Note 14 5G vs Redmi Note 13 5G, Duel HP 5G Murah
-
Breaking News! Kevin Diks Resmi Gabung ke Borussia Monchengladbach
-
Angpao Cashback BRImo Spesial Imlek! Buruan Klaim Sebelum Kehabisan!
-
Beda Redmi Note 14 5G vs Redmi Note 14 4G, Jangan sampai Salah!
-
Izin Tambang untuk Kampus? Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim: Ide Menarik, Tapi...
Terkini
-
Cuma Berjarak 48 Menit dari Istana Negara, SMAN 20 Kota Bekasi 6 Tahun Tak Punya Gedung Sekolah
-
Pagar Laut di Kampung Paljaya Bekasi, Dedi Mulyadi: Saya Akan Temui Menteri ATR
-
PT TRPN Akui Pagar Laut di Bekasi Dibangun Tanpa Izin: Sejak Awal Kami Langgar UU
-
Inilah keunggulan Vivo Y18 yang Sangat Menarik untuk Dibeli
-
Karawang Berlakukan Aturan Baru, Bus Jemputan Wajib Pakai Plat Lokal untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah